Pentingnya Policy di sistem ICT untuk Pemerintahan

Jika diibaratkan manusia, maka pusat pemerintahan terletak di dalam otak. Dan otak manusia ini begitu rumit dan kapasitas yang luar biasa besar.

Otak merupakan pusat dari sistem syaraf yang sangat kompleks. Otak manusia mengandung kurang lebih 100 milyar sel syaraf (neuron) yang masing-masing terhubung ke 10,000 koneksi bersambung (synaptic). Sel syaraf masing-masing berkomunikasi dengan sesamanya melalui serat protoplasmic yang disebut axon, yang membawa pulsa-pulsa sinyal yang disebut tegangan aksi ke sel penerima tertentu dari otak atau tubuh yang berjarak jauh.

Permutasi dan kombinasi dari sambungan sel-sel syaraf tadi menentukan kapasitas pengolahan data dari otak manusia. Dan jika kita hitung, angkanya akan lebih besar daripada jumlah atom di alam semesta ini…

Kapasitas otak yang luar biasa besar ini jauh melebihi komputer manapun yang pernah dibuat manusia sampai saat ini. Namun demikian komputer dipergunakan untuk membantu manusia untuk mengolah informasi digital ke dalam informasi yang mudah dimengerti manusia. Dengan informasi inilah manusia bisa memutuskan segala sesuatunya dengan jauh lebih baik.

Inilah tugas utama dari Teknologi Informasi. Yaitu mengolah informasi dan memberikannya pada kita pada waktu dan tempat yang tepat. Komponen teknologi dan komunikasi, oleh karenanya, sangat penting dalam komponen Informasi di dalam ICT.

Para pembuat keputusan sangat tergantung pada informasi. Komponen Komunikasi dan Teknologi dari ICT selalu berubah, mulai dari telegraph, telepon, komputer, fax, ponsel, Internet, dan Web semua mengubah cara-cara kita mendapatkan, menyimpan, mengolah, dan memberikan informasi ke orang lain. Namun INFORMASI, sebaliknya, selalu tetap tidak berubah.

Demikian pula aplikasi-aplikasi komputer.

Ada banyak sekali sistem yang bisa dirancang dan dikembangkan untuk membantu pemerintah dan agen-agennya supaya lebih efektif. Dan POLICY di dalam sistem ICT menjadi sangat penting, karena policy ini sangat membantu para pelaku ICT di pemerintahan tetap fokus pada tujuan utama dan selalu dapat memutuskan segala-sesuatunya dengan tepat meskipun teknologi di sekitarnya selalu berubah.

Contoh Policy di dalam sistem ICT Pemerintahan

1. Privacy – dengan semakin banyaknya informasi pribadi yang disimpan banyak institusi (seperti pemerintahan, banking dsb), maka resiko pelanggaran atau penyalahgunaan terhadap informasi pribadi ini semakin tinggi. Sehingga diperlukan policy yang jelas mengenai PRIVACY
2. Digital Identity – kemampuan ICT untuk mendapatkan, menyimpan, menganalisa, dan mengumpulkan informasi secara akurat dan tepat kerap kali menyulitkan pembuat policy. Teknologi biasanya berubah jauh lebih cepat daripada pembuat policy. Di sini diperlukan policy yang jelas mengenai praktek Identity Management (IDM), dan electronic IDM yang digunakan untuk melindungi identitas dan privasi
3. Innovation – inovasi yang baik akan memanfaatkan keunggulan geografis, kebudayaan, hasil bumi, sumber daya manusia, dan sebagainya. Di sini diperlukan policy untuk menentukan inovasi seperti apa saja yang seharusnya didukung
4. Intellectual Property Rights –memberikan perlindungan terhadap kreativitas yang abstrak (misalnya lagu, karangan, lukisan, software, dll). Di masa sekarang ini banyak sekali tantangan terhadap IPR yang disebabkan oleh globalisasi, internet, dan penyalahgunaan produk-produk digital, sehingga diperlukan adanya policy ICT yang jelas mengenai IPR.
5. Search – model search yang sekarang pada umumnya akan melintasi batas dan bersifat global, dengan kata-kata bahasa Inggris. Perlu diadakan policy untuk mengatur tata cara search, apa saja yang boleh disearch, batasnya di mana saja, perlindungan terhadap manipulasi hasil search, dan juga search yang baik untuk bahasa nasional (Indonesia) dan daerah
6. Digital Archiving – banyak kejadian2 masa lalu hilang karena buruknya pengarsipan kita. Perang, perusakan, dan sebagainya, telah menghilangkan sebagian sejarah kita. Oleh karena ini sistem pengarsipan digital menjadi sangat penting. Teknologi WEB sekarang yang tumbuh luar biasa, juga mengalami laju kehilangan informasi yang besar juga, dan perlu dicarikan cara pengarsipan yang bagus. Di sini diperlukan policy untuk mengatur apa yang perlu diarsipkan, kapan, dan berapa banyak ? Teknologi & standard apa saja yang diperlukan untuk meyakinkan arsip ini masih bisa dibaca di masa depan ? Perlu juga dipikirkan mengenai masalah hak cipta, dokumen rahasia, dokumen pribadi, dokumen sensitif, dan sebagainya.
7. Interoperability –interoperability tidak terbatas pada ICT saja, melainkan mencakup semua sistem dan proses yang musti bekerja bersama-sama (misalnya dalam suatu sistem supply-chain). Policy perlu dibuat supaya ada sistem ICT yang efektif mendukung sistem yang harus saling terhubung.
8. Standardization –sampai saat ini ada ratusan ribu standard yang kita pakai, mulai dari minyak sampai kertas, dari alkohol sampai susu, dari ukuran pakaian sampai topi, dan sebagainya. Standarisasi adalah proses menjadikan suatu standard. Standard yang bagus menawarkan banyak keunggulan untuk pengguna, dan mendukung tumbuhnya ekonomi dan meningkatnya kualitas produk dan jasa yang ditawarkan. Pemerintah harus mengetahui standard apa saja yang ada, menerapkan standard yang sesuai untuk departemen terkait (misalnya Menkominfo menerapkan policy e-commerce dan ICT), memfasilitasi dan mendukung badan standar nasional, mengembangkan standar nasional, mempromosikan standar internasional untuk melindungi produk kebudayaan, bahasa, ketrampilan dalam negeri. Sekarang adalah jaman co-competition, di mana kerjasama dalam standard diperlukan meskipun dalam kasus pertarungan bisnis, dan policy standardization menjadi sangat penting.
9. Digital Inclusion –penggunaan teknologi broadband telah mempersempit kesenjangan digital, dan sekarang kesenjangan itu bermetamorfosa menjadi Digital Inclusion (atau exclusion atau malah e-inclusion). Hal ini mendorong ICT masuk ke dalam konteks sosial, sehingga diperlukan policy ICT di level nasional, yang mendorong pengembangan infrastruktur, strategi, inisiatif, dan kolaborasi.
10. Accessibility – kemudahan akses ini mencakup akses untuk para penyandang cacat, atau keterbatasan infrastruktur (karena kondisi geografis dll), atau karena bahasa, pendidikan, dan sebagainya. Harus ada policy yang mengatur supaya setiap orang mendapat akses yang mudah ke sistem ICT
11. Governance, Architecture, and Procurement –banyaknya kejadian buruk di dunia bisnis memaksa banyak negara menerapkan sistem baru yang disebut sebagai GAP (Governance, Architecture, and Procurement) yang sangat fleksibel, dan menggantikan sistem ICT pemerintah lama yang berbentuk silo. GAP memungkinkan kerja sama antar agen pemerintah. GAP memerlukan arsitektur baru, seperti Single Window, yang memerlukan kolaborasi antar vendor yang berbeda-beda, dan ini memerlukan policy baru yang jelas dan kuat dari pemerintah. Demikian pula dari sisi procurement. Berbeda dengan sistem yang lama, sekarang tidak lagi cukup bahwa pemenang tender adalah yang paling murah (atau yang paling cepat deliverynya), karena kita harus menekankan pada hasil (outcome).
12. Spectrum Allocation and Management – beberapa contoh spektrum elektromagnit adalah radiasi gama, sinar x, UV, radio, dan sebagainya. Namun yang berkaitan dengan ICT adalah radio yang digunakan untuk keperluan komunikasi. Policy ini menangani issue seputar regulasi, lisensi, standar, harga, dampak teknologi baru, deregulasi, pasar dan sebagainya. Perkembangan teknologi broadband yang begitu cepat telah mendesak pemerintah di banyak negara untuk memikirkan kembali regulasi seputar spektrum ini, dan di sinilah policy ini berperan.