Tahapan e-Government

E-Government adalah pemanfaatan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) di kantor-kantor pemerintahan untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat, bisnis, dan fasilitasi kerjasama antar institusi pemerintahan. Penggunaan e-Government akan meningkatkan akses publik terhadap informasi-informasi yang berkaitan dengan pemerintah.

Di Indonesia, e-Government diperkenalkan melalui Instruksi Presiden no 6/2001 tentang Telematika, yang menyatakan bahwa pemerintah Indonesia telah menggunakan TIK untuk mendukung good governance.

Di Indonesia, e-Government diperlukan untuk :

1. Transformasi Pemerintahan menuju tata kelola yang demokratis
2. Mendukung kesetimbangan antara pemerintah pusat dan daerah
3. Fasilitasi komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah
4. Transformasi menuju era Masyarakat Informasi

Implementasi e-Government sendiri ada beberapa tahapan yaitu :

• TAHAP 1 “KATALOG” – di tahapan ini pemerintah membuat website pemerintahan. Biasanya karena pemerintah tidak berpengalaman dalam pembuatan website, maka isi dari website hanya berisi informasi non transaksi, dan hanya dikerjakan melalui proyek-proyek yang kecil. Di tahapan ini, website biasa disusun berdasarkan organisasi dan bukanlah berdasarkan jenis layanan. Sehingga pencarian informasi yang relevan oleh masyarakat menjadi sangat sulit
• TAHAP 2 “TRANSAKSI” – di tahapan ini masyarakat bisa melakukan transaksi dengan pemerintah secara online. Masyarakat tidak lagi harus mengantri, mengisi formulir kertas, bermacet-macet di jalanan untuk mendatangi kantor pemerintahan dan sebagainya. Contoh implementasi e-government di tahap 2 ini adalah mengisi dan mengirimkan formulir pajak secara online (paperless).
• TAHAP 3 “INTEGRASI VERTIKAL” – di tahapan ini semua layanan pemerintah di satu departemen akan bisa diakses melalui berbagai cara (termasuk melalui internet) dengan fasilitas yang sama dengan yang diakses melalui kantor departemen tersebut
• TAHAP 4 “INTEGRASI HORIZONTAL” – di tahapan ini masyarakat akan bisa melakukan berbagai transaksi apapun dengan pemerintah secara online melalui satu portal saja. Tahapan ini merupakan tahapan paling canggih dari implementasi e-government dan menawarkan perbaikan tingkat efisiensi yang paling tinggi. Tahapan ini sendiri memerlukan perubahan birokrasi di pemerintah, dan bisa dipastikan akan mengalami banyak pertentangan dari banyak departemen karena akan banyak pemangkasan otoritas

Indonesia sudah menerapkan e-government ini selama satu dekade, tetapi implementasi di sebagian besar kantor pemerintahan berhenti di tahap 1 saja. Terlihat sangat sulit bagi pemerintah kita untuk bergeser ke tahap 2 “transaksi”, mengapa ?